KPK Tunggu Analisis Jaksa soal Dugaan Firli Bahuri Bocorkan OTT Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

Menurutnya, tudingan tersebut adalah bentuk fitnah yang tidak berdasar dan pihaknya siap memberikan penjelasan menyeluruh mengenai posisi Firli dalam kasus ini.

Namun, tekanan terhadap KPK untuk mengambil langkah hukum terhadap Firli datang bukan hanya dari luar lembaga, tetapi juga dari mantan penyidik internalnya sendiri.

M Praswad Nugraha, mantan penyidik KPK, menyebut bahwa tindakan Firli layak diperiksa lebih lanjut karena dinilai memenuhi unsur pidana sesuai Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai tindakan perintangan terhadap proses penyidikan.

Baca Juga: Sidang Hasto Kristiyanto Bongkar Aib Firli Bahuri, Benarkah Dia Biang Gagalnya Penangkapan Harun Masiku

Praswad menegaskan bahwa integritas KPK akan dipertaruhkan jika lembaga ini tidak bersikap objektif terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh mantan pimpinannya.

Kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan pembocoran informasi, tapi juga soal kredibilitas institusi pemberantas korupsi dalam menegakkan hukum secara setara.

Harapan publik kini tertuju pada langkah tegas dan transparan dari KPK dalam menyikapi perkembangan terbaru ini.

Publik menanti agar tidak ada pihak yang kebal hukum, terutama jika berkaitan dengan kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

Apalagi, nama Harun Masiku yang masih menjadi buronan hingga kini terus menghantui integritas penegakan hukum di Indonesia.

Baca Juga: Jelang Demo Ojol, Aplikator Bujuk dengan Bonus Rp175 Ribu, Ini Alasan di Balik Insentif Mendadak yang Bikin Heboh

Jika benar terjadi kebocoran yang disengaja, maka ini menjadi pukulan telak terhadap upaya pemberantasan korupsi.

KPK diharapkan tidak hanya menunggu hasil analisis jaksa, tapi juga bersikap proaktif dalam memastikan semua pihak yang terlibat, termasuk mantan pimpinannya, diproses secara hukum bila terbukti bersalah.

Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya soal menyampaikan informasi kepada publik, tapi juga soal keberanian lembaga dalam bersikap tegas meski menyangkut tokoh yang pernah berada di pucuk kepemimpinan.

Kasus ini menjadi uji serius bagi komitmen KPK dalam menjaga prinsip keadilan dan integritas.