Sidang Hasto Kristiyanto Memanas! Tim Kuasa Hukum Protes Penyelidik KPK karena Hal Ini

HUKAMANEWS - Suasana tegang menyelimuti kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Mei 2025.

Sebanyak 511 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini mendapat atensi tinggi dari publik, termasuk kehadiran massa yang pro dan kontra terhadap terdakwa.

Pihak kepolisian pun menetapkan langkah pengamanan ekstra demi menjaga ketertiban di sekitar area pengadilan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa seluruh personel yang diturunkan tidak dibekali senjata api.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Proyek Migas Forel dan Terubuk, Teknologinya Hampir 100 Persen Buatan Anak Bangsa

Ia menyebut pendekatan keamanan kali ini bersifat humanis, dengan mengedepankan interaksi simpatik kepada masyarakat.

Menurut Susatyo, pola pengamanan ini merupakan kelanjutan dari strategi sebelumnya dengan sejumlah penyesuaian berdasarkan situasi terbaru di lapangan.

Titik-titik rawan, seperti jalur masuk dan keluar ruang sidang serta area kedatangan massa, menjadi fokus utama dalam penjagaan.

Ia juga menyatakan bahwa sidang Hasto bersifat terbuka untuk umum, namun dengan pengawasan ketat guna mencegah potensi gesekan antar kelompok.

Aparat bahkan menyiapkan zona pemisahan untuk massa pendukung dan penentang Hasto agar situasi tetap kondusif.

Baca Juga: Waduh, Ternyata Jokowi Cuma Serahkan Fotocopy Ijazah ke Polda Bukan Ijazah Asli, Lantas Dimana Ijazah Asli Jokowi?

Selain itu, pengalihan lalu lintas sementara di Jalan Bungur Besar dilakukan saat terdakwa tiba di lokasi demi kelancaran proses persidangan.

Namun, bukan hanya aspek keamanan yang menarik perhatian dalam sidang ini.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto, yang dipimpin oleh Ronny Talapessy, melayangkan protes saat jaksa menghadirkan saksi dari internal KPK.