Vasektomi Jadi Syarat Bansos? Dedi Mulyadi Buka Suara soal Beban Perempuan yang Sering Diabaikan!

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga angkat bicara.

Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memaksa warganya menjalani prosedur medis tertentu demi mendapatkan bantuan sosial.

Menurutnya, kebijakan sosial harus tetap berpijak pada prinsip kebebasan individu dan hak memilih.

Menanggapi kritik yang muncul, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa vasektomi bukanlah syarat mutlak, melainkan salah satu opsi yang ditawarkan dalam program Keluarga Berencana (KB).

Ia menjelaskan bahwa pria bisa memilih metode kontrasepsi lainnya sesuai kondisi dan keyakinan masing-masing.

Baca Juga: Tafsir Politis di Balik Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arif dan Spekulasi yang Beredar

Ia juga menekankan bahwa tujuan utama dari usulan ini adalah membangun kesadaran kolektif bahwa perencanaan keluarga bukan semata tanggung jawab istri.

Dedi juga menyinggung soal dampak ekonomi dari jumlah anak yang tidak terencana, terutama di keluarga prasejahtera.

Menurutnya, banyak keluarga miskin yang justru memilih melahirkan anak lewat operasi caesar dengan biaya tinggi, yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup lainnya.

Kondisi ini dinilainya memperparah siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Pernyataan tersebut tentu menimbulkan reaksi lanjutan dari masyarakat.

Baca Juga: KPK Tak Bisa Sentuh Lagi Direksi BUMN yang Korup, Aturan Baru Ini Bikin Banyak Orang Geleng-Geleng

Sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan Dedi bisa menjadi pemicu diskusi penting mengenai keterlibatan pria dalam program KB yang selama ini masih dianggap sebagai “urusan perempuan”.

Namun, sebagian lainnya menganggap kebijakan ini terlalu ekstrem dan tidak menghormati hak individu.

Secara teknis, vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria.