Ternyata! OCI Pernah Milik TNI AU, Komnas HAM Siap Bongkar Dugaan Eksploitasi Brutal!

Sejumlah mantan pemain menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan hak dasar seperti pendidikan yang layak.

Selain itu, laporan juga menyebutkan adanya praktik kekerasan fisik, psikis, hingga pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola.

Komnas Perempuan pun telah lebih dulu mendesak agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan tersebut.

Tekanan publik terus meningkat seiring munculnya fakta-fakta baru yang menyingkap bagaimana kehidupan di balik tirai pertunjukan sirkus legendaris itu.

Baca Juga: Eks Pemain Sirkus Tuntut OCI Rp3,1 Miliar, Taman Safari Kena Getahnya Meski Bukan Perusahaan yang Sama!

Dalam konteks ini, Komnas HAM memandang penting untuk memastikan apakah ada pola pelanggaran HAM yang terjadi secara terstruktur dan berulang.

“Temuan lama ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan laporan-laporan yang masuk belakangan ini. Investigasi menyeluruh harus dilakukan,” tegas Atnike.

Isu keterlibatan institusi militer dalam kegiatan non-pertahanan memang bukan hal baru di Indonesia.

Namun dalam kasus ini, jika dugaan tersebut terbukti, maka pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan hukum.

Baca Juga: Perempuan Paling Dieksploitasi dan Alami Kekerasan di Sirkus OCI, Mantan Pemain Ungkap Kisah Kelam ke Kementerian HAM

Langkah Komnas HAM yang membuka kembali dokumen lama sekaligus menandai adanya komitmen untuk menyelidiki setiap jejak yang mungkin mengarah pada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, pihak TNI AU hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait dokumen tahun 1997 tersebut.

Publik menanti klarifikasi dari lembaga militer terkait dugaan keterlibatan dalam pengelolaan OCI, terutama karena menyangkut integritas dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dalam lingkungan kerja sirkus.

Dalam lanskap penegakan HAM di Indonesia, transparansi dan keseriusan menindaklanjuti laporan seperti ini sangat menentukan arah kebijakan ke depan.

Apalagi jika menyangkut institusi besar seperti TNI dan entitas hiburan yang sudah lama dikenal masyarakat.