Diduga Kantongi 15,4 Miliar, Oknum ASN Tangsel Korupsi Dana Pengelolaan Sampah, Lokasi Pembuangan Tak Sesuai Aturan

Skema korupsi ini disebut melibatkan kerja sama antara pihak internal pemkot dengan rekanan swasta.

Mereka diduga bersama-sama menyusun proyek pembuangan sampah ke lokasi-lokasi yang tidak layak, namun tetap menerima anggaran secara penuh dari Pemkot Tangsel.

Yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan, bukan hanya jumlah dana yang dikorupsi, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat.

Pengelolaan sampah yang buruk bisa berakibat serius bagi lingkungan, apalagi jika dilakukan di lokasi yang tidak memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

Baca Juga: Ada Ulat di Menu MBG SMP Negeri 1 Semarang, Disdik Bilang Masih Bisa Ditolerir

Kondisi ini bisa memicu pencemaran, penyebaran penyakit, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Skandal ini juga membuka mata publik bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor besar seperti infrastruktur atau pengadaan alat berat, tapi juga di sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas hidup warga, bukan malah mempermainkan anggaran dengan mengorbankan kebersihan dan kesehatan kota.

Kejati Banten memastikan bahwa penyidikan akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Publik tentu menanti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas praktik korupsi yang menggerogoti pelayanan publik ini.

Baca Juga: Ternyata Sebelum Lebaran, Presiden Prabowo Sudah Tandatangani UU TNI dan Mulai Berlaku 26 Maret 2025

Apalagi, penanganan sampah adalah bagian penting dari komitmen menuju kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dan jika anggaran sebesar itu bisa dengan mudah disalahgunakan, tentu perlu evaluasi besar-besaran, bukan hanya pada sistem pengelolaan sampah, tapi juga pada pengawasan internal pemerintah daerah.

Kini, masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Tidak ada lagi kompromi bagi siapa pun yang merugikan negara, apalagi dalam urusan lingkungan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.***