Tak Tinggal Diam! Indonesia Ambil Sikap Berani Hadapi Tarif Impor 32 Persen dengan Kirim Surat Resmi ke As

HUKAMANEWS - Pemerintah Indonesia akhirnya angkat suara menanggapi kebijakan kontroversial yang baru saja diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan tersebut menyasar banyak negara, termasuk Indonesia, yang selama ini menikmati surplus perdagangan dengan AS.

Langkah terbaru ini memicu reaksi dari berbagai pemimpin dunia, termasuk dari kawasan Asia Tenggara.

Indonesia sendiri tidak tinggal diam. Melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menyatakan bakal segera mengirim surat resmi kepada pemerintah AS sebagai bentuk respons formal atas kebijakan tersebut.

Baca Juga: Lebih dari 50 Negara yang Terdampak Sudah Minta Negoisasi ke Washington untuk Dicabut Tarif Impor Baru AS

Surat ini disebut-sebut bukan hanya simbol diplomasi, tapi juga bentuk keseriusan Indonesia dalam menjaga hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan.

"Surat resmi akan dikirimkan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025).

Menariknya, meski posisi duta besar Indonesia untuk AS saat ini tengah kosong, Airlangga memastikan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu komunikasi diplomatik.

Menurutnya, hal ini sudah menjadi bagian dari perencanaan dan strategi yang lebih luas.

"Ndak masalah, ini sudah dibahas sebelumnya," tegasnya, menepis kekhawatiran akan kekosongan jalur diplomasi.

Baca Juga: Efek Domino Kebijakan Tarif Impor Trump, Dunia di Ambang Krisis PHK dan Resesi Global

Langkah strategis Indonesia tak berhenti di sana.

Pemerintah juga berencana menggelar pertemuan khusus bersama para investor, ekonom, hingga stakeholder utama lainnya.

Pertemuan ini akan menjadi panggung diskusi terbuka mengenai dampak kebijakan tarif baru dan langkah-langkah adaptif yang akan diambil Indonesia ke depan.

Menariknya, sikap resmi Indonesia akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).