Ketika ada pihak swasta yang bisa membantu mempercepat distribusi LPG ke masyarakat bawah, pemerintah harusnya merasa terbantu.
Alternatif lainnya adalah memperbanyak pangkalan resmi di setiap desa dan dusun agar masyarakat lebih mudah mendapatkan gas LPG.
Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa memicu gejolak sosial yang lebih luas.
Masyarakat sudah cukup terbebani dengan naiknya harga kebutuhan pokok, jangan sampai mereka juga kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
Baca Juga: Prabowo Sidak Dapur Umum di Rawamangun, Pastikan Makan Bergizi Gratis Berjalan Lancar
Prabowo Subianto sebagai Presiden harus mengambil langkah cepat untuk memastikan kelangkaan ini segera teratasi.
Evaluasi terhadap Menteri ESDM perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus tercermin dalam kebijakan yang memudahkan, bukan justru mempersulit.
Solusi konkret dan cepat harus segera diterapkan agar masyarakat tidak lagi merasa was-was dengan kelangkaan LPG 3 kg.
Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan merugikan rakyat yang seharusnya mendapatkan hak mereka atas gas bersubsidi.
Prabowo perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja.***
Artikel Terkait
Maunya "Bantu" Warga Cari Gas LPG 3 Kg dengan Harga Lebih Murah, Namun Kebijakan Pemerintah Bikin Susah Rakyat!
Gas Elpiji 3 Kg Langka dan Makin Mahal? Bahlil Kasih Tahu Siapa yang Diam-diam Ambil Untung!
Harga Gas Subsidi Meroket! DPR Geram, Pertamina Diperiksa, Siap-Siap Kejutan Besar!
Pengecer Gas Elpiji 3 Kg Wajib Jadi Pangkalan Resmi, Siap-Siap Keluar Biaya Lebih!
Para Agen Gas Elpiji 3 Kg Keluhkan Aturan Foto KTP, Bikin Ribet dan Tak Jelas!