M Said Didu Tantang Jokowi ke BPK Jika Dirinya Bukan Pemimpin Terkorup, Ratusan Triliun Habis untuk PSN PIK Tanpa Lelang!

Korupsi PSN sangat terjadi karena menterpedo semua aturan yang ada dan menyerahkan fasilitas negara kepada penerima PSN.

Baca Juga: Viral di TikTok Presiden Prabowo Pecat Hakim Eko Aryanto Terkait Vonis Korupsi Rp300T, Ternyata Begini Fakta Sebenarnya!

"Korupsi PSN betul-betul arahan Jokowi baik PSN PIK 2, BSD dan Surabaya, semua atas perintah Jokowi. Yang mengatakan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartanto."

Hal sama juga terjadi di Rempang juga atas arahan Jokowi atau arahan bersama Presiden China Xi Jinping, atas hasil tindak lanjut MoU antara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

"Perintah Jokowi semua lahan yang akan dijadikan PSN harus dikosongkan September 2023, tidak bisa dibantah pemberian PSN kepada swasta semua atas arahan Jokowi. Itu Menko sendiri yang ngomong," jelas Said Didu.

PSN ini betul-betul menyebabkan kerugian negara sangat besar.

Penyerahan aset negara tanpa lelang kepada pengusaha dan tidak ada negoisasi apa pun.

Melanggar undang-undang pemberian aset negara tanpa lelang, bahkan pemberian kewenangan tanpa izin pemerintah.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Smartphone Murah Terbaik Rp 3-5 Juta Akhir 2024, Cocok untuk Semua Kebutuhan!

"Anda bisa bayangkan aset-aset negara seperti sungai, bantaran sungai, laut, pantai, irigasi, jalan, hutan diambil alih swasta tanpa ada lelang."

"Ini jelas-jelas korupsi, menguntungkan pihak lain dan merugikan negara sangat besar, karena yang disebut korupsi adalah yang melanggar aturan, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain."

PSN hasil tindakan Jokowi yang mengkorupsi semua fasilitas negara tanpa lelang, tanah rakyat digusur dibeli dengan sangat murah, tanpa lelang.

"PSN harus diaudit oleh BPK berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Jokowi. Berapa kerugian rakyat yang terjadi terhadap pemberian PSN ini, bukan lagi PSN terbatas pada penghentian PSN-nya tapi harus diaudit semua terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian besar."

"Baik yang dilakukan pemerintah apalagi yang diserahkan kepada swasta. PSN PIK 2 benar-benar terjadi korupsi, PSN ide Presiden Jokowi," tandas Said Didu.***