"Atas nama orangtua, atas nama anak-anakmu. Kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia," sambung Prabowo.
Atas arahan Presiden Prabowo ini, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kehadiran Presiden RI bersama Kabinet Merah Putih menjadi suatu kehormatan besar bagi Korps Bhayangkara.
Baca Juga: Kisruh Pemilihan Ketua PMI, Jusuf Kalla Vs Agung Laksono, Bahlil Pilih Bungkam
"Momentum ini mempertegas sinergi antara pemerintah dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan."
Kapolri juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri siap menerima bimbingan dan arahan langsung dari Presiden RI terkait kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dukungan dan arahan dari Presiden diharapkan semakin memperkuat peran Polri dalam mendukung agenda nasional di tahun 2024.
Dalam acara yang mengusung tema 'Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri', Prabowo Subianto juga menyoroti peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Terutama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
"Kepolisian (Polri) bertanggungjawab atas keamanan dan rasa aman nyaman di masyarakat, dengan tegaknya hukum, menghilangkan kriminalitas, meningkatkan pelayanan masyarakat secara adil," tegasnya.***
Artikel Terkait
Parcok di Bawah Kendali Listyo Sigit Jadi Biang Kerok Rusaknya Demokrasi, Mulai Cawe-cawe Pilpres, Pilkada, Judi, Narkoba Hingga Penembakan Siswa
Di Tengah Desakan Copot Kapolri dan Keterlibatan Parcok dalam Rusaknya Demokrasi, Eks Anak Buah Sambo Bebas, Tak Ada yang Dipecat Malah Naik Jabatan!
Parcok, PDIP, dan Upaya Membenturkan Institusi Polri dengan Prabowo
Kasus Gamma Mendesak Dituntaskan dan Polisi Penembak Belum Dijadikan Tersangka, Natalius Pigai Malah Pamer Ruang Kerja Menteri HAM 2025
Benarkah Miftah Pengecoh Kasus Tewasnya Gamma oleh Parcok, Dibuat Viral Tepat 1 Hari Sebelum RDP dengan Komisi III DPR?