Jadi Ancaman PIK 2, M Said Didu Tolak Tawaran Mediasi Apdesi Pusat Atas Laporan Kades Maskota, Tak Sudi Mediasi dengan Penggusur Rakyat

HUKAMANEWS - Ada pesan dari manusia merdeka Muhammad Said Didu kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pusat.

Pejuang hak warga atas kezaliman oligarki di kasus PIK 2 ini, menegaskan dirinya tak bisa menerima tawaran mediasi Apdesi Pusat atas laporan Kades Maskota.

Alasan yang diungkap Said Didu dikutip dari akun media sosial X, Muhammad Said Didu, pada Rabu (20/11), karena dirinya berjuang bukan untuk kepentingan pribadi.

"Tapi perjuangan saya untuk hentikan kezaliman penggusuran oleh pengembang PSN PIK-2."

"Saya tidak biasa "bekerja" di ruang tertutup."

Baca Juga: Pulang Diam-diam ke Indonesia dari Singapura, Tersangka Mega Korupsi Rp300 Triliun Hendry Lie Akhirnya Bisa Ditangkap Juga

"Dan saya tidak tahu apa yang mau dimusyawarahkan dan apa posisi hukum APDESI dalam kasus laporan Maskota, karena laporan Maskota ke polisi dilakukan sendiri sementara yang dilaporkan tidak terkait dengan dirinya," kata Said Didu.

Terkait tuduhan berita bohong, faktanya diungkap Said Didu, Apdesi secara terbuka terkait langsung dengan pembebasan lahan untuk PIK-2.

Ada bukti foto kantor pembebasan lahan dan lokasi proyek PIK 2 jelas-jelas tertulis "didukung oleh Apdesi Kab. Tangerang".

"Saya tidak bisa musyawarah dengan pihak penggusur rakyat."

Baca Juga: Bersiap! Samsung Galaxy S25 Ultra Bisa Lebih Mahal dari S24 Ultra, Kenapa Bisa Begitu?

Apalagi Kepala Desa adalah pejabat publik, sehingga boleh dikritik.

Transaksi jual beli tanah di PSN PIK-2, seperti umumnya dipastikan melibatkan aparat desa.

"Masalah penggusuran di PSN PIK-2 bukan perjuangan saya pribadi, tapi sudah jadi perjuangan publik sehingga saya tidak punya kewenangan bermusyawarah dengan siapa pun."