Waka DPR Kritik Tajam Pemakaian Surat Kop Kemendes, Pisahkan Kepentingan Pribadi dan Negara, Jangan Sampai Keliru!

HUKAMANEWS - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memberikan kritik tajam terkait penggunaan kop surat Kemendes dalam acara haul yang dianggap mencampur kepentingan pribadi dan tugas negara.

Kritik tersebut muncul setelah adanya surat undangan resmi dari Kemendes yang diduga digunakan untuk keperluan di luar tugas pemerintahan.

Saan menekankan pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai pejabat negara, terutama ketika menggunakan fasilitas negara seperti kop surat.

Baca Juga: Tragedi Tumpahan Minyak di Teluk Guanabara, Nelayan Menjerit, Green Faith Bersuara

Tindakan ini, menurut Waka DPR, perlu diawasi lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di Kemendes dan institusi lainnya.

Menurutnya, para pejabat, baik di pemerintahan maupun DPR, harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas agar tidak tercampur antara kepentingan pribadi dan negara.

"Pejabat, baik di pemerintah maupun DPR, harus bisa menempatkan posisi. Harus jelas mana yang merupakan tugas negara dan mana yang termasuk kepentingan pribadi," ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga: Jokowi Masih Main di Solo, Hari Pertama untuk Naikkan Citra Fufufafa, Gibran Terima Wapres RRC dan PM Korea

Dalam konteks ini, Saan mengingatkan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat negara harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan.

Penggunaan fasilitas negara, seperti kop surat, seharusnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan tugas negara.

Jika dicampuradukkan dengan urusan pribadi, hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan merusak citra institusi yang bersangkutan.

“Semua pejabat harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Penting untuk memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tugas sebagai pejabat negara,” tambahnya.

Baca Juga: Lihat Sepak Terjang Wapres Gibran, Benarkah Analisis Connie Bakrie, Prabowo Hanya Bertahan 2 Tahun Jadi Presiden?

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal pemisahan kepentingan pribadi dan negara.

Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menjalankan jabatan publik, terutama dalam suasana politik yang semakin sensitif.