Dishub DKI Tegaskan Tak Ada Diskriminasi Kuota JakLingko: Semua Operator Dapat Bagian Adil, Ini Penjelasannya!

HUKAMANEWS - Ratusan sopir JakLingko baru-baru ini melakukan aksi protes di Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi ini berkaitan dengan dugaan diskriminasi dalam pembagian kuota kepada beberapa operator yang menjadi mitra program transportasi JakLingko.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memberikan klarifikasi dan bantahan terhadap isu yang beredar.

Baca Juga: Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah, Tiga Bos ESDM Bangka Belitung Buka Babak Baru di Pengadilan Jakarta Pusat!

Syafrin Liputo menyampaikan bahwa tuduhan mengenai adanya diskriminasi dalam pembagian kuota adalah tidak benar.

Menurutnya, sistem pembagian kuota untuk masing-masing operator sudah dilakukan secara proporsional.

"Tidak ada yang menganakemaskan salah satu pihak. Kami sudah memperhitungkan proporsionalitas dalam pembagian kuota," ujar Syafrin dalam pernyataannya di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca Juga: Kontroversi Konsesi Tambang Muhammadiyah, Sebuah Refleksi dari Green Faith Indonesia dan Seruan untuk Perjuangan Lingkungan

Syafrin menjelaskan bahwa realisasi kuota untuk operator berbeda-beda, dengan beberapa mencapai angka di atas 90 persen, sementara yang lainnya di bawah 30 persen.

"Kita punya data yang menunjukkan bahwa ada operator yang mencapai 90 sekian persen, ada yang 75 persen, dan ada juga yang 65 persen. Namun memang ada beberapa yang angkanya masih di bawah 30 persen," tambahnya.

Dalam sistem transportasi JakLingko, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memiliki peran penting dalam mengatur pembagian kuota untuk masing-masing operator.

Baca Juga: Viral di Medsos! Dugaan Penganiayaan Batita di Daycare Depok, Polisi Turun Tangan, Keluarga Korban Lapor ke Polres Metro Depok

Syafrin memastikan bahwa pembagian kuota ini sudah dilakukan sesuai dengan proporsi yang dianggap adil.

"Tim dari Transjakarta sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan kami pastikan bahwa pembagian kuota ini sudah dilakukan secara proporsional," jelas Syafrin.

Syafrin juga menegaskan bahwa alokasi kuota untuk Mikrotrans akan disesuaikan agar prinsip keadilan bagi seluruh operator dapat terpenuhi.