Lucunya, Anies Baswedan Sentil Heru Budi Tentang Program Populis yang Menyasar Masyarakat Luas, Loh Dia Kan mantan Gubernur DKI?

HUKAMANEWS - Heru Budi merasa jadi kambing hitam oleh Anies Baswedan jelang Pilkada 2024, menegaskan semua program tetap berjalan sesuai aturan yang ada.

Heru Budi menjawab kritik Anies Baswedan yang dilayangkan kepadanya menjelang Pilkada, dengan menegaskan tidak ada program yang dihentikan.

Menjelang Pilkada 2024, Heru Budi merasa dirinya dikambinghitamkan oleh Anies Baswedan, mengatakan bahwa semua program hanya dirapihkan.

Baca Juga: Mau Perpanjang SIM A dan C di Jakarta? Cek Layanan SIM Keliling Hari Ini, Lokasi, Syarat, dan Biayanya di Sini, Bro!

Heru Budi menegaskan kritik Anies Baswedan jelang Pilkada adalah tak berdasar, karena semua program tetap berjalan dengan penataan yang tepat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merasa dirinya dijadikan kambing hitam oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelang Pilkada serentak 2024.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas sejumlah kritik yang dilayangkan Anies Baswedan terhadapnya.

Baca Juga: Menkominfo Bongkar! Dampak Ngeri Judi Online, Karyawan PHK, Kriminal Meningkat, dan TNI Kena Imbas! Yuk, Stop Sekarang!

Menurut Heru, kritik yang disampaikan Anies merupakan strategi untuk mencari dukungan politik menjelang Pilkada.

Ia merasa tidak terima jika dituduh telah menghentikan program-program yang dirancang Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga tahun 2022.

Heru menegaskan bahwa tidak ada satu pun program yang dihentikan, melainkan hanya dirapihkan sesuai aturan.

Baca Juga: Kapal Cita XX Hilang Kontak di Papua, BTS BAKTI Kominfo Belum Ditemukan, Tim SAR dan TNI Gaspol Cari!

"Saya masuk Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, tidak ada kegiatan untuk masyarakat yang saya berhentikan, semua saya jalankan tapi saya rapihkan sesuai aturan yang ada," kata Heru, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru juga menekankan bahwa penataan program dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi warga yang tidak mampu.

Sebagai contoh, ia menata penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan memverifikasi data penerima agar tepat sasaran.