KPK Gandeng Masyarakat Sipil Awasi Pilkada 2024 di Jawa Tengah Peran Aktif untuk Pemimpin Integritas dan Demokrasi Berkualitas

Ia menambahkan bahwa partai politik seharusnya melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memastikan calon pemimpin yang berintegritas.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto, menyatakan bahwa Jawa Tengah mengalami krisis kepemimpinan berintegritas.

“Ada sekitar 37 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Tengah, bahkan sampai tingkat Kabupaten/Kota, yang telah ditangani Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, Jawa Tengah darurat korupsi,” ungkapnya.

Baca Juga: Bikin Merinding! Cuaca Panas Ekstrem dengan Gelombang Panas Melanda Wilayah AS, Suhu Mencapai 50 Derajat Celsius

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Budi Setiyono, sependapat dengan Alex mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal Pilkada.

“Dampak buruk kepala daerah yang terjerat korupsi itu sangat merugikan. Roda pemerintahan akan terganggu dan bagaimana rencana pembangunan hingga pengambilan langkah strategi pasti terhambat,” tuturnya.

Diskusi publik ini diinisiasi oleh Organisasi Masyarakat Sipil Jawa Tengah.

Baca Juga: Di Aceh , Polri Bicara Perlunya Cooling System Pilkada

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Tengah, beberapa pengurus partai politik di Jawa Tengah, perwakilan ICOV, Perhimpunan PATTIRO Semarang, dan organisasi mahasiswa.

Mereka semua bersepakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor politik.

KPK telah merumuskan lima fokus area pemberantasan korupsi, yaitu bisnis, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, politik, pelayanan publik, dan sumber daya alam (SDA).

Baca Juga: DPR RI Siap Sahkan RUU Ombudsman 2024: Langkah Maju Penguatan Layanan Publik Indonesia

Berkaitan dengan korupsi di sektor politik, KPK menjalankan strategi melalui tiga pendekatan: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi sektor politik antara lain Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, PAKU Integritas, dan kampanye Hajar Serangan Fajar.

Hingga saat ini, 6.125 peserta telah mengikuti program PCB, yang terdiri dari empat partai politik nasional dan dua partai politik lokal Aceh.