Brain Cipher Penuhi Janji, Kunci Dekripsi PDNS 2 Dirilis, Meski Pemerintah Tolak Bayar Tebusan!

HUKAMANEWS - Kelompok peretas Brain Cipher menepati janji mereka dengan memberikan kunci dekripsi untuk data-data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang diserang ransomware.

Kunci dekripsi ini dirilis secara terbuka melalui blog Brain Cipher pada Rabu (3/7/2024) malam waktu Indonesia.

Sebelumnya, Brain Cipher telah berjanji untuk memberikan kunci dekripsi kepada pemerintah secara cuma-cuma.

Baca Juga: Wow! SBY Ikut Manggung di Pestapora 2024, Netizen Penasaran: Lagu Apa yang Bakal Dinyanyikan Mantan Presiden Kita?

Kelompok ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas gangguan yang terjadi karena peretasan PDNS 2.

Dalam keterangan tertulisnya, mereka menjelaskan alasan menyerang PDNS 2.

Menurut Brain Cipher, pusat data adalah industri berteknologi tinggi yang seharusnya didukung oleh investasi besar, dan mereka ingin mendapatkan uang dengan meretas pusat data tersebut.

Brain Cipher mengaku memutuskan untuk memberi kunci dekripsi setelah pemerintah dinilai menolak berunding.

Baca Juga: Simak Kuy! Spesifikasi Lengkap dan Fitur Unggulan Realme 13 Pro Plus yang Bikin Greget!

Pemerintah telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membayar tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar yang diminta oleh kelompok peretas ini.

"Dalam kasus ini, serangan sangat mudah dilakukan, kami hanya butuh sedikit waktu untuk membuka data dan mengenkripsi beberapa ribu terabyte berisi informasi," demikian keterangan dari Brain Cipher.

Kelompok peretas ini menyatakan bahwa mereka menyimpulkan perundingan buntu ketika pihak kedua mengalihkan akses perundingan ke pihak ketiga, yang menurut mereka menandakan bahwa tidak akan ada perundingan lebih lanjut.

Baca Juga: Cara dan Syarat Monetisasi TikTok, Menghasilkan Uang dengan Konten Kreatif

Meskipun pemerintah tidak berunding, Brain Cipher tetap menepati janji mereka dengan memberikan kunci dekripsi.

Pada akhir pernyataannya, Brain Cipher mengancam pemerintah bahwa mereka akan merilis data-data yang diretas jika pemerintah mengklaim pengembalian data atas usaha sendiri.