Waka Komisi III DPR Sebut Pembobolan Pusat Data Nasional Hal Memalukan

HUKAMANEWS - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) II baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengalami kebocoran yang menggemparkan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengekspresikan kegeramannya terhadap insiden yang dinilainya sebagai aib nasional yang memalukan.

Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan pada Minggu (30/6/2024), Sahroni dengan tegas menyebut kejadian ini sebagai gambaran nyata dari kerentanan negara dalam mengamankan data-data vital.

Menurut Sahroni, kebocoran pada PDNS II bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan ketidakmampuan negara dalam melindungi informasi yang bersifat sangat rahasia.

Baca Juga: PKS Tegaskan Anies Baswedan Harus Gandeng Sohibul Iman Jika Ingin Maju di Pilgub Jakarta Pilkada 2024

"Ini sangat fatal dan memalukan. Bagaimana mungkin data-data penting seperti ini bisa dengan mudahnya ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?" tegas Sahroni dengan nada kecewa.

Sahroni juga tidak menahan kekesalannya terhadap respons pemerintah yang dinilainya cenderung menghindar dan tidak serius dalam menanggapi kebocoran ini.

Menurutnya, alasan-alasan yang diberikan oleh instansi terkait terkesan sekadar untuk melepas tanggung jawab, tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki kelemahan sistem keamanan data nasional.

"Kita tidak bisa hanya duduk manis dan menerima alasan-alasan yang seolah-olah membenarkan kebocoran ini. Harus ada langkah tegas untuk menemukan dan menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran ini," paparnya dengan nada tegas.

Baca Juga: Serangan Ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) Surabaya, Windows Defender Jadi Sasaran

Dalam penutup pernyataannya, Sahroni menegaskan pentingnya adanya pertanggungjawaban yang jelas atas kebocoran data ini.

Ia meminta agar instansi terkait segera mengambil langkah-langkah preventif untuk memperkuat sistem keamanan data nasional, serta melakukan audit menyeluruh untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

"Kita tidak boleh lengah. Kebocoran ini harus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem keamanan data kita. Negara ini harus bisa menjamin bahwa data-data penting kita aman dari ancaman yang bisa merugikan bangsa dan negara," pungkasnya.

Skandal kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) II menjadi bukti nyata akan kerentanan sistem keamanan nasional.

Baca Juga: Fakta-fakta Menarik Tentang Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar, Jangan Kaget Lihat Fakta Nomor 3!