Kontroversi Rencana Pemblokiran Medsos X, Tantangan Atau Ketidakbecusan Pemerintah dalam Tangani Pornografi?

HUKAMANEWS - Polemik terkait rencana pemerintah untuk memblokir platform media sosial X (dulu Twitter) masih menjadi sorotan utama dalam dua pekan terakhir.

Isu ini mencuat setelah pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), merespons kebijakan baru X terkait konten dewasa yang mulai berlaku Mei 2024.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani, menegaskan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan X terkait kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Semuel menyatakan,

"Apa kan pelanggarannya? Kalau dia tidak mengindahkan aturannya itu ya kita blokir. Tidak ada [rencana] dari awal memang kita itu mau memblokir."

Baca Juga: PKS Jagokan Sohibul Iman, Golkar Berkoalisi dengan Gerindra untuk Menangkan Ibu Kota

Namun, kebijakan potensial untuk memblokir seluruh platform X menuai kritik keras terkait dengan hak kebebasan berekspresi.

Ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas), Alfons Tanujaya, menilai bahwa tindakan tersebut tidak efektif dalam menangani konten pornografi.

Alfons menekankan, "Pilihan memblokir keseluruhan platform bukan langkah tepat dalam membasmi maraknya konten pornografi."

Parasurama Pamungkas dari ELSAM juga mengkritik, menyarankan agar pembatasan konten pornografi dilakukan secara spesifik tanpa mengorbankan hak atas informasi masyarakat.

Baca Juga: Keputusan Mengejutkan! PKS Usung Sohibul Iman Bukan Anies Baswedan, untuk Pilkada Jakarta 2024, Ragam Respons Mengalir

Ia menyatakan, "Kalau dipaksakan justru akan berdampak buruk pada pemenuhan hak atas informasi."

Hafizh Nabiyyin dari SAFEnet mendesak pemerintah untuk tidak memblokir platform secara keseluruhan, melainkan berkolaborasi dengan X dalam meningkatkan moderasi konten.

Menurut Hafizh, "Meminta platform untuk memperbaiki moderasi kontennya ini menjadi satu langkah yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan ketaatan terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia."

Pratama Persadha dari CISSReC juga setuju dengan pendapat Hafizh, menambahkan bahwa kerja sama dengan platform adalah solusi yang lebih bijak.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Tolak Pilgub, NasDem Pertimbangkan Anies Baswedan dan Wibi Andrino sebagai Kandidat Gubernur Jakarta 2024