Soal Polemik Bansos Korban Judi Online, Pemerintah Tegaskan Pelaku Tidak Akan Menerima Bantuan Sosial

HUKAMANEWS - Polemik terkait pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada pelaku judi online telah menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memicu perdebatan setelah mengklarifikasi bahwa bansos tidak akan diberikan kepada pelaku judi online, melainkan kepada keluarga yang terdampak.

Pernyataan ini disampaikan Muhadjir dalam suasana Idul Adha di Jakarta, menegaskan bahwa penerima bansos adalah anggota keluarga yang merasakan dampak sosial dan ekonomi akibat aktivitas judi online.

Baca Juga: Detik-detik Virgoun Ditangkap Polres Jakarta Barat Kasus Dugaan Narkoba

Dalam keterangan yang disampaikan, Muhadjir menekankan pentingnya memahami konteks secara utuh, bahwa pelaku judi online tetap akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kita harus bedakan antara pelaku yang melanggar hukum dengan keluarga yang menjadi korban dampak dari aktivitas ilegal tersebut," ujarnya.

Muhadjir juga mengungkapkan bahwa wacana ini diajukan dalam rangka pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online, yang merupakan respons pemerintah terhadap maraknya praktik judi online di Indonesia.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Ekonomi AS Membaik, Airlangga dan Jokowi Ambil Langkah Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dengan Menko PMK sebagai Wakil Ketua, bertugas untuk memberantas kegiatan perjudian daring di tanah air.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Satgas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial yang meresahkan masyarakat.

Langkah ini menimbulkan berbagai respons dari berbagai pihak, baik pro maupun kontra.

Baca Juga: Agnez Mo Dituding Jiplak Lagu 'Bilang Saja', Dituntut Rp1,5 Miliar Sama Ari Bias! Gimana Tanggapan Agnez?

Sejumlah kalangan mendukung langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga yang terdampak negatif oleh judi online.

Mereka berpendapat bahwa tindakan ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya yang memerlukan perlindungan ekonomi dan sosial dalam menghadapi dampak buruk aktivitas ilegal tersebut.

Namun, pendapat yang berbeda juga muncul. Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti bahwa pelaku judi online seharusnya tidak dianggap sebagai korban, mengingat mereka secara sadar melanggar hukum.