Menko Luhut Incar Potensi Inefisiensi Rp172 Triliun dalam Tata Kelola Sawit, Kas Negara Bisa Digerakkan!

Laporan dari Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengenai inefisiensi belanja anggaran negara menjadi perhatian serius.

Menko Marves tidak hanya mengajak instansi terkait untuk menjalani audit, tetapi juga meminta BPKP membuat rincian penggunaan anggaran yang tidak efisien.

"Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kami tidak hanya membuat anggaran tapi juga ingin tahu apakah hasilnya sesuai dengan uang yang dikeluarkan," ujarnya.

Baca Juga: Skandal Korupsi Mengguncang Maluku Utara, KPK Panggil Mantan Anggota DPD RI Kemala Motik Abdul Gafur

Dengan langkah-langkah tegas dan upaya perbaikan yang diusung oleh Menko Luhut, diharapkan potensi inefisiensi sebesar Rp172 triliun dapat dikurangi, memberikan dampak positif terhadap tata kelola sawit dan penggunaan anggaran di Indonesia.

Semua pihak diharapkan bersinergi untuk mencapai tujuan ini demi kesejahteraan negara.***