Aksi 'Tapa Pepe' Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas, Simbol Keprihatinan dan Panggilan Demokrasi

HUKAMANEWS - Hari ini, Alun-Alun Purwokerto menjadi saksi aksi unjuk rasa yang berbeda dari Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas.

Di bawah terik matahari, 30 orang peserta aksi melaksanakan "tapa pepe," sebuah bentuk keprihatinan atas kondisi demokrasi dan pemilu yang baru saja berlangsung di Indonesia.

Petugas gabungan, terdiri dari TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, turut mengamankan aksi ini dengan melibatkan 510 personel.

Baca Juga: Cegah Kepadatan Arus Mudik 2024, Imbauan Tidak Cuti Bersamaan untuk Antisipasi Puncak Libur Lebaran

Mereka terbagi dalam beberapa titik, memastikan jalannya unjuk rasa yang damai dan kondusif.

Menurut Komisaris Polisi Agus Amjat Purnomo, Kepala Bagian Operasi Polresta Banyumas, aksi "tapa pepe" ini menjadi bentuk peringatan kepada pemerintah untuk menjaga proses demokrasi dengan baik dan berhati-hati.

Meskipun jumlah peserta tidak banyak, aksi ini menjadi ekspresi rakyat Banyumas yang merasa tidak puas terhadap proses pemilu 2024.

Baca Juga: Kolaborasi Baru DPR RI dan Parlemen Kanada, Mendorong Kesetaraan Gender dan Energi Terbarukan

Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas, Bayu Aji, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini adalah bagian dari gerakan nasional yang terjadi di berbagai daerah.

Mereka mengawal proses demokrasi dan menyuarakan keprihatinan atas kondisi yang dianggap kurang memuaskan.

Aksi "tapa pepe" tidak hanya diisi dengan bersemedi di bawah terik matahari, tetapi juga dengan puji-pujian dan zikir.

Baca Juga: Transparansi Pemilu 2024, KPU Berinovasi dengan Sirekap, Mengapa Diagram Suara Hilang? Simak Penjelasannya di Sini!

Bayu Aji menjelaskan bahwa masyarakat Banyumas ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah melalui petisi yang akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Banyumas dan diteruskan ke DPR RI.

Inti dari petisi tersebut mencakup penolakan hasil Pemilu 2024 dan dukungan terhadap penggunaan hak angket oleh DPR RI.

Mereka menilai proses demokrasi gagal, terutama dengan adanya kesalahan dalam proses Sirekap dan quick count yang dianggap terlalu cepat.