HUKAMANEWS - Jakarta, sebuah kota yang selalu sibuk dengan dinamika politik dan kerjasama internasional, kembali menjadi saksi bisu pertemuan penting antara Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Kanada.
Kali ini, mereka berkumpul di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Selasa, membahas dua topik penting yang menjadi kepentingan global: kesetaraan gender dan energi terbarukan.
Ketika Sari Yuliati, Ketua GKSB DPR RI, menyambut kedatangan Duta Besar Kanada Jess Dutton, ada suasana optimisme yang terasa di ruangan.
Indonesia dan Kanada, dua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1952, kembali memperkuat kerjasama mereka dalam bidang ekonomi, energi, kesetaraan gender, dan pertukaran budaya.
"Kesetaraan gender dan energi terbarukan bukan hanya isu lokal atau nasional, tapi global," ungkap Sari Yuliati, menggarisbawahi pentingnya kedua negara bekerja sama dalam isu tersebut.
Dengan latar belakang kedua negara yang kaya akan keberagaman dan sumber daya alam, kerjasama ini tidak hanya strategis tapi juga esensial.
Kanada, yang dikenal dengan komitmen kuatnya terhadap kesetaraan gender, membawa program konkret yang menargetkan peningkatan keterampilan bagi wanita, khususnya mereka yang berada di strata ekonomi menengah ke bawah.
"Inisiatif ini sangatlah penting, mengingat perempuan memegang peranan vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial di sebuah negara," jelas Sari.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Darizal Basir, anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kanada, serta Stuart Shaw dan Thida Souksanh dari Kedutaan Besar Kanada di Jakarta.
Dengan kehadiran mereka, dialog menjadi semakin produktif, membahas potensi-potensi kerjasama yang bisa dieksplor lebih lanjut.
Hubungan Indonesia dan Kanada memang telah lama terjalin, berakar pada sejarah ketika Kanada menjadi salah satu negara yang mendukung Indonesia dalam perjuangannya mendapatkan pengakuan internasional di forum PBB pasca proklamasi kemerdekaan.
Dukungan ini terus berlanjut hingga era 1950-an melalui program Colombo Plan.
Artikel Terkait
Mengapa NasDem Enggan Serukan Hak Angket di Rapat Paripurna DPR, Sebuah Strategi atau Kebijaksanaan? Simak Alasannya di Sini
Ganjar Pranowo Diusut KPK, Goyang Politik Mulai dari Cashback Asuransi, Hak Angket dan Perang Politik Pemilu 2024!
Klaim PDIP Terkait Hak Angket DPR Terkait Pemilu 2024, Respons Jokowi Menyerahkan Ke DPR, Munculnya Wacana Hak Angket Sebagai Kontrol Legislatif
Ganjar Pranowo Bantah Tudingan Gratifikasi di Pemilu 2024, Berbanding Kebalik dengan Laporan IPW ke KPK
Prediksi Prabowo Subianto dan Kebijakan Baru, Apakah Masa Depan Ekonomi Indonesia Bercahaya? Simak Penjelasannya di Sini
Transparansi Pemilu 2024, KPU Berinovasi dengan Sirekap, Mengapa Diagram Suara Hilang? Simak Penjelasannya di Sini!