HUKAMANEWS - Capres no urut 1 Anies Baswedan menilai adanya suara untuk dilakukannya hak angket merupakan inisiatif yang baik.
"Ketika kita mendengar ada hak angket itu inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan itu (hak angket) fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi terbesar," ujar Anies saat ditanya wartawan, Selasa (20/2/2024).
Anies bersama TIM Amin yakin bahwa yakin koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB dan PKS akan siap untuk bersama-sama melakukan hak angket.
"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif hak angket proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan," kata Anies didampingi cawapres Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya, usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR datang dari kubu Ganjar Pranowo, politisi dari PDI Perjuangan.
Baca Juga: Pagi Ini Presiden Jokowi Bakal Lantik Menteri Polhukam dan Menteri ATR/BPN
Menurut mantan Gubernur DKI itu ia yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari hak angket.
Sementara itu politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu juga mendorong harus dilakukannya hak angket dari adanya kecurangan pemilu yang begitu besar.
"Rakyat ini bingung, partai-partai bingung ketemu kecurangan pemilu ngaduinnya kemana? Ke MK ada pamannya, ke pemerintah ada bapaknya. Mau tidak mau pilihannya hak angket ditarik ke parlemen," kata Adian.
Menurut Adian, parlemen harus bertanggungjawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak.
"Parlemen harus bertanggungjawab atas pengeluaran rupiah uang yang sudah ditandatangani dalam APBN itu," kata Adian.
Sementara itu media sosial belakangan ramai adanya temuan server SIREKAP yang terhubung ke luar negeri.
Jika temuan ini benar adanya maka KPU patut melanggar UU Pemilu.
Artikel Terkait
Dashyat, 3 Ahli Hukum Tata Negara Ungkap Kecurangan Pemilu 2024 Lewat Film Dokumenter Dirty Vote
Sutradara dan Tiga Dosen Ahli Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote Dilaporkan ke Mabes Polri
Feri Amsari 'Dirty Vote' Bongkar Cara Presiden Jokowi Akali Pemilu 2024 dengan Tambah 4 Provinsi Baru di Papua
Bambang Widjojanto Bongkar Kecurangan Algoritma Server KPU yang Sudah Disetting, Ancam Bakal Dibuka ke MK
Usut Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar Mahfud Tunjuk Dua Advokat Senior Todung Mulya Lubis dan Hendry Yosodiningrat
Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pilpres: Jika DPR Tak Siap Hak Angket, Saya Dorong Gunakan Interpelasi