Guru Besar Kampus Kritik Jokowi, Bahlil Membongkar Skenario Tersembunyi

HUKAMA NEWS - Pada Pemilu 2024, gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai kalangan terus bergulir.

Kali ini, sorotan datang dari para guru besar berbagai kampus di Indonesia.

Kritik mereka, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, disinyalir bukan semata-mata spontanitas, melainkan bagian dari skenario tersembunyi.

Baca Juga: Fokus pada Tata Kelola Negara, Jokowi Tegaskan Tidak Akan Ikut Kampanye Pemilu 2024

Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Investasi, membuka suara mengenai fenomena ini, menyatakan bahwa kritik yang dilontarkan oleh para guru besar merupakan bagian dari skenario yang disusun dengan cermat oleh pihak tertentu.

"Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis," kata Bahlil, mengisyaratkan pemahamannya yang dalam terhadap taktik-taktik politik semacam ini.

Meskipun demikian, Bahlil mengklaim tetap menghargai petisi dan kritik yang dilontarkan oleh para akademisi tersebut.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Bansos Gencar Diberikan Jokowi Jelang Pemilu 2024, Kenapa Gak Tanggal 20 Februari Diberikan?

Namun, ia menyoroti adanya sejumlah oknum akademisi yang tampaknya terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, bahkan beberapa di antaranya melakukan tindakan simbolis yang menunjukkan dukungan terhadap paslon tertentu.

Kritik dari para guru besar bukanlah fenomena yang terisolasi.

Sejumlah universitas, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI), turut serta dalam mengungkapkan keprihatinan dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Nusron Wahid Menepis Pernyataan Kontroversial Ahok: Prabowo Gibran Fokus pada Persatuan Nasional

Bahkan, sivitas akademika dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pun tidak tinggal diam.

Tanggapan dari pemerintahan Jokowi sendiri terhadap gelombang kritik ini terbilang santai.

Presiden Jokowi menanggapinya dengan sikap yang terbuka, menganggapnya sebagai bagian dari hak demokrasi.