Tak hanya Liberty Justice Center yang bergerak, New Civil Liberties Alliance (NCLA) juga ikut menggugat kebijakan tarif Trump.
Gugatan ini sudah diajukan lebih dulu pada 3 April 2025 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Florida.
Mereka bertindak atas nama Simplified, perusahaan kecil berbasis di Florida yang fokus pada penjualan produk impor dari China.
Menurut NCLA, Presiden Trump telah menyalahgunakan status darurat untuk menerapkan tarif yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca Juga: Olok-olok China, Sekretaris Pers White House Karoline Leavitt Malah Ketahuan Pakai Gaun Asal China
Andrew Morris, penasihat litigasi senior di NCLA, menyebut bahwa langkah Trump ini telah merampas hak konstitusional Kongres dan mencederai sistem checks and balances yang dijunjung dalam demokrasi Amerika.
Kebijakan tarif era Trump memang sejak awal menuai kontroversi.
Pendukungnya menganggap kebijakan itu sebagai strategi proteksi terhadap industri dalam negeri dan tekanan terhadap China dalam perang dagang.
Namun di sisi lain, pelaku usaha kecil yang tidak punya daya tawar seperti korporasi besar justru terkena imbasnya secara langsung.
Baca Juga: Ketika Negoisasi Iran dan Utusan Amerika Steve Witkoff Jadi Mimpi Buruk Bagi Israel
Biaya impor yang meningkat drastis membuat margin keuntungan menyusut, bahkan tak jarang menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja.
Gugatan ini berpotensi membuka diskusi nasional yang lebih luas terkait penggunaan kekuasaan eksekutif, terutama dalam konteks ekonomi global yang kompleks.
Apakah presiden punya hak mutlak untuk menetapkan tarif demi kepentingan nasional, atau seharusnya semua kebijakan besar tetap melibatkan lembaga legislatif?
Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus mengemuka seiring proses hukum berjalan.
Menariknya, langkah hukum ini datang menjelang tahun politik yang panas di AS.