HUKAMANEWS - Akhir pekan lalu, jalanan di Amerika Serikat dipenuhi lautan massa yang marah.
Dari New York hingga San Francisco, ratusan ribu orang berkumpul dalam unjuk rasa serentak yang menggambarkan keresahan mendalam terhadap arah politik negara itu.
Protes ini bukanlah kejadian biasa.
Di tengah meningkatnya sentimen publik terhadap dominasi kekuasaan elite, dua nama besar jadi sasaran utama: Donald Trump dan Elon Musk.
Donald Trump yang kembali mencalonkan diri untuk pilpres mendatang, serta Musk yang kini memegang jabatan strategis dalam struktur pemerintahan, dinilai mewakili wajah baru otoritarianisme.
Aksi ini digerakkan oleh gerakan akar rumput bernama “50501”, yang dalam waktu singkat berubah dari forum diskusi online menjadi kekuatan nasional.
Unjuk rasa tersebut digelar secara serentak di lebih dari 1.000 titik di seluruh negeri.
Kota-kota besar seperti Washington DC, Chicago, hingga Los Angeles berubah menjadi panggung demonstrasi damai, namun penuh energi.
Pesan yang dibawa para demonstran tak bisa diabaikan: mereka menolak pemerintahan yang dinilai tak lagi merepresentasikan suara rakyat.
Yang jadi sorotan tajam adalah peran Elon Musk sebagai pimpinan lembaga bernama DOGE—Department of Government Efficiency yang disebut-sebut bekerja di luar struktur resmi pemerintahan.
Musk, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha teknologi visioner, kini justru dituding memperkuat cengkeraman elite terhadap sistem politik AS.
Salah satu poster yang banyak beredar bertuliskan, “Tak seorang pun memilih Elon Musk.”
Kalimat ini menyindir kenyataan bahwa Musk, meskipun tidak pernah mencalonkan diri dalam pemilu, kini memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan negara.