HUKAMANEWS - Pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pindahkan warga Gaza ke negara lain secara luas dikutuk oleh para pendukung Palestina.
"Pada dasarnya, ia mengatakan bahwa, secara resmi, kebijakan AS sekarang adalah penghancuran masyarakat Palestina, penyebaran warga Palestina ke negara-negara tetangga, dan terlebih lagi, AS datang dan memiliki wilayah Palestina tanpa batas waktu," kata analis politik dan advokat hak asasi manusia Omar Baddar kepada Al Jazeera.
"Saya tidak tahu di planet mana kita tinggal, di mana pernyataan seperti ini keluar dari mulut presiden Amerika Serikat."
Abed Ayoub, Direktur Eksekutif Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab (ADC), menggambarkan usulan Trump sebagai "mengerikan" dan "gila".
"Itu akan melanggar semua norma dan hukum internasional. Ini bukan sesuatu yang akan dibiarkan terjadi," kata Ayoub kepada Al Jazeera.
"Namun pada titik ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri jika Anda menilik satu setengah tahun terakhir. Seberapa besar kepedulian masyarakat internasional, termasuk Israel, terhadap hukum dan norma internasional?"
Ahmed Fouad Alkhatib, seorang warga Amerika keturunan Palestina yang merupakan peneliti senior di Atlantic Council, mengatakan bahwa Gaza bukanlah "proyek pembangunan real estat yang bisa dimiliki atau diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat."
"Gaza adalah milik rakyat Palestina. Mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk memulai transformasi politik, guna memastikan Hamas tidak tetap memegang kendali adalah hal yang tidak perlu dan berbahaya," kata Alkhatib di X.
Anggota parlemen Demokrat juga mengkritik usulan Trump.
Rashida Tlaib, satu-satunya anggota Palestina di Kongres AS, menuduh Trump "secara terbuka menyerukan pembersihan etnis sambil duduk di sebelah penjahat perang yang melakukan genosida".
"Dia baik-baik saja memotong dana federal untuk warga Amerika yang bekerja, sementara dana untuk pemerintah Israel terus mengalir," kata Tlaib, yang mewakili sebuah distrik di Michigan di DPR, di X.
Chris Murphy, senator Demokrat untuk Connecticut, mengatakan usulan Trump merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi di dalam negeri.