Berdalih Gaza Tak Aman, Trump Ingin Beli dan Kuasai Gaza Bahkan Izinkan Negara Lain Kembangkan Sebagian Wilayah

HUKAMANEWS - Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya berkomitmen untuk membeli Jalur Gaza dan mengizinkan negara-negara lain mengembangkan sebagian wilayah itu.

"Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza," kata Trump kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan ke New Orleans, Louisiana.

Trump menegaskan kembali bahwa wilayah kantong Palestina itu adalah lokasi penghancuran dan tidak layak huni.

"Wilayah itu sangat tidak aman. Namun, kami akan menjadikannya lokasi yang sangat bagus untuk pengembangan di masa datang oleh pihak lain. Kami akan membiarkan negara-negara lain mengembangkan sebagian wilayah itu. Wilayah itu akan menjadi indah," kata Trump.

"Orang-orang dari seluruh dunia boleh datang untuk tinggal di sana, tetapi kami akan mengurus warga Palestina. Kami akan memastikan hidup mereka indah, rukun dan damai, dan mereka tidak dibunuh. Wilayah ini telah menjadi lokasi paling berbahaya di dunia untuk ditinggali," katanya, menambahkan.

Baca Juga: Teclast T70, Tablet Canggih Harga Bersahabat dengan Performa Gahar dan Desain Elegan, Pilihan Terbaik di 2025

Menanggapi pertanyaan apakah dia akan menerima pengungsi Palestina ke AS, Trump menjawab: "Saya akan cari tahu."

Namun, Trump mengatakan bahwa jarak yang ditempuh warga Palestina ke AS sangat jauh.

"Saya pikir mereka akan sangat senang tinggal di daerah yang aman, tempat mereka bisa aman dan menjalani kehidupan yang baik," kata Trump.

Menurut Trump, warga Palestina tidak ingin kembali ke daerah yang tersisa di Gaza.

Ia juga mengatakan dirinya berharap Mesir, Yordania, dan negara-negara lain akan membantu mereka.

Trump mengusulkan agar Arab Saudi dan negara-negara lain bisa mengeluarkan uang untuk mewujudkan hal itu.

"Uang mereka banyak sekali. Mereka akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat orang-orang merasa nyaman dan aman," katanya lagi.

Baca Juga: Paus Fransiskus Sebut Kekuatan Bersenjata Harus Patuhi Hukum Internasional