Penahanan dilakukan untuk mencegah penghilangan barang bukti.
Implikasi Hukum bagi Presiden Yoon
Kasus ini menjadi sorotan karena Presiden Yoon tidak dapat berlindung di balik kekebalan hukum.
Tuduhan pengkhianatan masuk dalam pengecualian konstitusi Korea Selatan.
Jika terbukti bersalah, Presiden Yoon menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk pemakzulan.
Baca Juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Momen Elite Politik Membuktikan Integritas dan Keberanian Melawan Korupsi
Kasus ini juga dapat menciptakan preseden penting dalam sistem hukum negara tersebut.
Proses hukum ini menegaskan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk presiden.
Reaksi Publik dan Dampak Politik
Deklarasi darurat militer memicu gelombang protes di berbagai kota besar Korea Selatan.
Masyarakat menilai tindakan ini sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak sipil.
Organisasi masyarakat sipil menyerukan reformasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pendukung Presiden Yoon membela langkah ini sebagai upaya menjaga keamanan nasional.
Namun, oposisi memanfaatkan isu ini untuk memperkuat dukungan menjelang pemilu.
Artikel Terkait
HORE! Transaksi Lintas Negara Nggak Pake Ribet, QRIS Kini Bisa Digunakan di Korea Selatan, India, Jepang, dan UAE
Darurat Militer Korsel, Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan, Lalu Beberapa Jam Kemudian Dibatalkan, Ada Apa di Balik Keputusan Ini?
Presiden Korea Selatan Yoon Seokyeol Cabut Status Darurat Militer dan Batalkan Semua Aktivitasnya Usai Adanya Upaya Percobaan Kudeta
Ratusan Ribu Warga Korea Selatan Turun ke Jalan, Desakan Pemakzulan Presiden Memanas!
Yoon Suk Yeol Gagal Lolos, Oposisi Korea Selatan Siap Guncang Lagi dengan Pemakzulan!