Akses yang merata bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama dalam transisi energi.
Misalnya, penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, termasuk energi.
Dengan memastikan infrastruktur energi yang ramah disabilitas, kita dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Demikian pula, masyarakat miskin dan komunitas adat perlu diberikan perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam akses terhadap energi bersih.
Baca Juga: THR PPPK 2025 Dipastikan Cair, Ini Besarannya dan Jadwal Pencairan
Transisi energi bukan hanya tentang menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi semua.
Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kita dapat menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses ini.
Dalam konteks Indonesia, transisi energi yang berkeadilan memiliki relevansi yang sangat tinggi.
Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan sosial yang kaya, pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci suksesnya transisi energi.
Baca Juga: Xiaomi 15 Ultra, Flagship Kamera Canggih dengan Harga Selangit, Layak Dibeli?
Program energi terbarukan yang melibatkan komunitas lokal, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di desa-desa terpencil, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses energi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan pemuda, dalam bidang energi terbarukan dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan sosial.
Dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri energi hijau, kita dapat memberdayakan mereka untuk berkontribusi aktif dalam transisi energi.
Namun, tantangan tetap ada. Misalnya, pendanaan untuk proyek energi terbarukan seringkali menjadi hambatan, terutama bagi komunitas dengan sumber daya terbatas.