Tuvalu Terancam Tenggelam! Sidang ICJ Soal Perubahan Iklim Bisa Jadi Penentu Nasib Dunia

Menurut Nikki Reisch, direktur Program Iklim dan Energi dari Pusat Hukum Lingkungan Internasional, pendapat ICJ dapat memberikan panduan penting bagi pengadilan di berbagai belahan dunia.

“Kekuatan pendapat ICJ tidak hanya pada hukum, tetapi juga pada pesan jelas yang akan membantu pengadilan lain menangani kewajiban negara terhadap darurat iklim,” jelasnya.

Sidang ini dibuka oleh Vanuatu, yang mendesak ICJ untuk mengakui kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Sementara itu, beberapa negara seperti Cina berharap pengadilan tetap menjadikan mekanisme negosiasi PBB sebagai panduan utama tata kelola iklim.

Baca Juga: Bumi Rusak karena Ulah Kita? Profesor IPB Bongkar Rahasia Alquran soal Perubahan Iklim yang Tak Pernah Kita Sadari

Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara diwajibkan memperbarui rencana iklim nasional (NDC) setiap beberapa tahun sekali.

Putaran pembaruan berikutnya dijadwalkan pada Februari 2025, dengan tujuan mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius dari masa pra-industri.

Namun, perwakilan Arab Saudi mengingatkan bahwa NDC adalah kewajiban untuk upaya terbaik, bukan hasil yang dijamin.

Komentar ini memicu kekhawatiran di kalangan aktivis yang memperjuangkan aturan lebih ketat untuk mengekang penggunaan bahan bakar fosil.

Baca Juga: Skandal Judi Online Pegawai Komdigi, Seret Budi Arie ke Bareskrim, Ada Beking Besar di Balik Layar?

Sidang ini menyoroti kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi krisis iklim.

Negara-negara kepulauan kecil terus berjuang menyuarakan keadilan iklim, sementara negara-negara besar tetap bersikukuh mempertahankan pendekatan non-mengikat.

Tahun 2025 akan menjadi momen penting ketika ICJ memberikan pendapatnya.

Akankah dunia mendengar jeritan negara-negara kecil yang kian tenggelam atau tetap membiarkan tanggung jawab terombang-ambing dalam perdebatan?***