Buang-buang Duit Bikin Tim Kajian Investasi, Mau Investor Datang Basmi Tuh Praktik Korupsi Jangan Asal Bikin Kebijakan Populis Tapi Chaos

HUKAMANEWS - Salah satu netizen di akun X Umar Al Chelsea pertanyakan investasi besar yang pernah didatangkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Akun ini mempertanyakan terkait ucapan Luhut yang bakal bentuk tim kajian khusus penghambat investasi.

"Perasaan ya 10 tahun jadi menteri, saya gak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini."

"Apa kalian bisa kasih info ke saya investor besar yang pernah dibawa luhut ke Indonesia ges?".

Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara dari UGM, Bivitri Susanti menyebut, penghambat investasi itu ya kalian yang berpraktek nepotisme, kolusi, korupsi, memanipulasi hukum, bikin kebijakan berubah-ubah terus (karena tidak pakai data).

Baca Juga: Asus dan Microsoft Kolaborasi Ciptakan Konsol Xbox Handheld Pertama, Apa Keunggulannya?

"Yang ngomong asal populis dan bombastis tapi kebijakan chaos," sebut Bivitri dikutip dari akun X nya, Jumat (14/3).

Sementara akun X Simon Templar menilai, kajian yang diusulkan Luhut hanya buang-buang duit.

"Bangsa ini doyan rapat yang gak perlu, jelas investasi itu ukurannya adalah kepercayaan (trusty). Itulah penghambat no.1 di Indonesia. Gimana investor mau investasi jika diisi oleh mantan jago korupsi?"

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad: Paling Lambat Pekan Depan Ada Keputusan Pengangkatan CPNS/PPPK

"Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,"kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut.