Katanya Tak Ikut Campur Konflik di Kadin, Kenapa Menkumham Sebut Penetapan Anindya Bakrie Tunggu Keppres Jokowi?

HUKAMANEWS - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengaku tak ikut campur dalam konflik di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Supratman tegaskan pemerintah tidak ikut campur untuk urusan tersebut.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," kata Supratman, Minggu (15/9).

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," lanjutnya.

Baca Juga: Bukannya Healing Tapi Pusing Warganet Curahkan Letihnya Macet Lebih 10 Jam ke Kawasan Wisata Puncak, Tragisnya Ada Korban Meninggal

Menurut Supratman, penetapan resmi Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin masih menunggu diterbitkannya surat keputusan presiden (Keppres).

"Aturannya seperti itu, tetapi nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak 21 Kadin provinsi.

Seperti diketahui, Anindya Bakrie menjadi ketua umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Padahal, saat ini Arsjad Rasjid masih menjadi ketua umum Kadin.***