Pertanggungjawaban dalam kasus ini tidak bisa berhenti di level dapur sekolah atau petugas distribusi. Rantai kebijakan jelas: Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana, BPOM sebagai pengawas, Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab kesehatan publik, hingga Presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi.
Keracunan massal yang berulang bukan insiden kecil, melainkan kelalaian sistemik. Dalam hukum pidana, kelalaian yang menyebabkan ribuan anak sakit bukanlah sekadar kesalahan teknis. Itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebuah kejahatan terhadap kesehatan publik.
Pilihan pemerintah kini hanya dua: menghentikan sementara program untuk diaudit total, atau melanjutkannya dengan risiko kehilangan legitimasi. ICW mendesak penghentian, sementara TII mendorong reformasi tata kelola.
Baca Juga: Kejahatan Kerah Putih dan Murahnya Harga Keadilan
Presiden Prabowo, jika ingin MBG dikenang sebagai legacy, bukan aib, maka keberanian menindak tegas aktor-aktor yang bermain di balik program ini adalah satu-satunya jalan. Audit menyeluruh, keterbukaan informasi, dan sanksi pidana harus ditegakkan. Tanpa itu, program dengan niat mulia ini akan terus berjalan pincang, menelan korban baru, dan memperdalam luka kepercayaan publik.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar proyek politik. Ia adalah amanah konstitusi, amanah yang berhubungan langsung dengan hidup dan mati generasi bangsa. Negara yang gagal memberi makan anak-anaknya dengan aman dan sehat adalah negara yang gagal menepati janji dasar berdirinya. Pertanyaannya kini sederhana: apakah pemerintah berani mengubah tragedi ini menjadi momentum pembenahan, atau justru membiarkannya tercatat sebagai salah satu noktah hitam dalam sejarah kebijakan publik Indonesia?*