Di sinilah peran masyarakat dan lembaga pengawas independen menjadi krusial. Tanpa dukungan dari semua pihak, upaya Prabowo untuk membersihkan Indonesia dari korupsi bisa terhambat.
Baca Juga: Fenomena Hujan Es di Yogyakarta, Bisa Jadi Tanda Peralihan Musim
Masyarakat dan Mentalitas yang Harus Berubah
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah mentalitas masyarakat yang masih mudah dibeli oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sistem pembodohan yang dilakukan oleh elite pada masa lalu telah menciptakan masyarakat yang apatis dan mudah dimanipulasi.
Hal ini menjadi bumerang bagi pemerintah saat ini, karena kebijakan-kebijakan yang baik justru sering dihambat oleh gerakan-gerakan yang dimotori oleh kepentingan tertentu.
Mahasiswa, sebagai agen perubahan, sering kali menjadi ujung tombak dalam mengawal kebijakan pemerintah. Namun, gerakan mahasiswa juga harus bijak dalam menyikapi setiap kebijakan.
Aksi demonstrasi yang tidak terkendali justru bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang pada akhirnya akan mengusir investor dari Indonesia.
Mencegah Danantara Menjadi Ladang Korupsi
Agar Danantara tidak menjadi skandal korupsi berikutnya, beberapa langkah konkret harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus melibatkan lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap tahap proyek. Audit berkala dan transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas.
Kedua, digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa (e-procurement) harus segera diimplementasikan. Sistem ini dapat mengurangi manipulasi dalam proses tender dan memastikan bahwa proyek diberikan kepada pihak yang benar-benar kompeten. Ketiga, partisipasi publik dan media dalam pengawasan proyek harus ditingkatkan. Masyarakat harus diberi akses penuh untuk memantau jalannya proyek dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan.
Terakhir, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Para koruptor harus dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera. Tanpa penegakan hukum yang kuat, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan kosong.
Danantara memang memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi. Namun, proyek ini juga menyimpan risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien adalah musuh utama yang harus dihadapi. Tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, Danantara bisa menjadi ladang basah bagi para koruptor.
Ambisi besar Presiden Prabowo untuk membersihkan Indonesia dari korupsi patut didukung seluruh anak bangsa. Namun, ambisi ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Hanya dengan kerja sama yang solid, Danantara bisa menjadi simbol kemajuan, bukan sekadar proyek besar yang berujung pada skandal korupsi. Indonesia memiliki potensi besar, dan sekarang adalah saatnya untuk mewujudkannya.***