Argumen bahwa efisiensi anggaran akan mengganggu pelayanan publik adalah omong kosong. Teknologi digital memungkinkan birokrasi berjalan lebih ringkas dan efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diterapkan di berbagai negara membuktikan bahwa layanan publik bisa tetap prima tanpa harus menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas atau rapat seremonial.
Baca Juga: Mengapa Ada Konflik (atas nama) Agama
Jika efisiensi anggaran diterapkan dengan benar, yang akan terkena dampaknya bukan rakyat, melainkan para pejabat dan ASN yang selama ini menikmati ‘bonus’ dari APBN. Itulah mengapa mereka melawan.
Pada akhirnya, adalah langkah yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan uang rakyat. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan adil, tidak sekadar memotong anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Pemangkasan anggaran tidak boleh membunuh proyek strategis yang menyangkut kepentingan rakyat. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memangkas budaya korupsi dan feodalisme dalam pemerintahan.
Raja kecil dan ASN nakal yang menghamburkan uang negara harus disingkirkan. Tanpa itu, efisiensi anggaran hanya akan menjadi sekadar jargon politik yang tak menyentuh akar masalah sesungguhnya: mentalitas korup yang telah berurat akar di dalam birokrasi kita.
Sudah saatnya kita mengakhiri budaya boros dan korupsi di birokrasi. Karena uang rakyat, harus benar-benar untuk rakyat.***