HUKAMANEWS – Analisis politik kali ini akan mengulas beberapa isu penting terkait bakal cawapres bagi pasangan Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2024, termasuk potensi pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kandidat bacawapres.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 sejak Kamis 19 Oktober 2023 hingga Rabu 25 Oktober 2023, pukul 23.59 WIB.
Telah ada dua pasangan capres-cawapres yang mendaftar, yakni pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang diusung PDIP dan partai-partai koalisinya.
Baca Juga: Suhu Ekstrem, Sabun Berbahan Daun Kelor Bisa Jadi Solusi Kesehatan Kulit Tubuh
Tinggal satu pasangan capres- cawapres yang belum mendaftar, yakni dari Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung nama Prabowo Subianto sebagai capres.
Mengapa begitu alot penentuan bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, walaupun telah ada nama-nama tokoh hebat yang diusulkan seperti Erick Thohir, Yusril Ihza Mahendra, hingga Gribran Rakabuming Raka? Apa sesunggunya yang terjadi di internal koalisi dan bagaimana seharusnya Prabowo menyikapi alotnya pemilihan bacawapres ini?
Pengamat politik Dr Pieter C Zulkifli, SH, MH akan mengulas hal tersebut dengan analisis tajamnya sebagai berikut:
Baca Juga: Misteri Cuitan 'E' di Twitter Gibran, Kode Keras untuk Erick Thohir sebagai Cawapres Prabowo?
Dinamika politik nasional sering kali menciptakan ketidakpastian. Menyikapi fenomena ini, banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai jenis pemimpin yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan rakyat di tengah tantangan global yang terus bergejolak.
Dilema Prabowo dan Ketakutan Elite PDIP
Berita tentang kemungkinan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024 memunculkan spekulasi beragam. Meski mendapatkan dukungan dari sebagian relawan Jokowi, keputusan ini berpotensi menimbulkan dilema bagi Prabowo.
Seorang pemimpin dengan integritas dan prinsip kuat seharusnya mampu mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh politik dinamis.