OTT Bekasi ini menjadi bagian dari rangkaian operasi penindakan KPK sepanjang tahun 2025.
Data KPK menunjukkan bahwa pola perkara yang ditangani mayoritas masih berkaitan dengan proyek infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah.
Pada Maret 2025, KPK membuka tahun penindakan dengan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Dalam operasi tersebut, anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjaring dalam dugaan suap proyek.
Baca Juga: Jejak Rp 200 M Bank BJB: KPK Menyisir Aliran Dana ke Ridwan Kamil
Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Kasus itu turut menyeret Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.
Rangkaian OTT berlanjut pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Modus kerja sama pengelolaan sumber daya alam menjadi sorotan karena dinilai rawan konflik kepentingan.
Pada 20 Agustus 2025, KPK mengungkap kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Gelombang OTT berlanjut pada 3 November 2025 dengan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Perkara tersebut terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Empat hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.