Salah satu dokumen penting adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dilegalisasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
Dokumen ini menjadi representasi formal kondisi ekonomi keluarga di tingkat lokal.
Verifikasi Data Ekonomi: Tahap Krusial yang Sering Diremehkan
Setelah lulus seleksi masuk perguruan tinggi, calon penerima KIP Kuliah akan melalui tahap verifikasi ekonomi oleh kampus.
Pada tahap inilah kejujuran dan kelengkapan data menjadi penentu akhir.
Dokumen yang umumnya diminta meliputi:
- Bukti penghasilan orang tua atau wali.
- Kartu Keluarga untuk memvalidasi jumlah tanggungan.
- SKTM atau surat keterangan penghasilan bermaterai.
- Bukti kepesertaan bantuan sosial jika ada.
- Foto kondisi rumah dan tagihan utilitas sebagai pendukung.
Ketidaksesuaian data dapat berujung pada pembatalan status penerima, bahkan setelah dinyatakan lolos.
Baca Juga: Lindungi Anak di Dunia Maya, FGD Sharenting Hadirkan Berbagai Perspektif
Pendekatan Holistik Pemerintah dalam Menilai Kelayakan
KIP Kuliah 2026 tidak menggunakan pendekatan hitam-putih berbasis angka semata.
Pemerintah menerapkan penilaian holistik yang mempertimbangkan aset, kondisi tempat tinggal, serta realitas sosial keluarga.
Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak selalu terlihat di atas kertas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Model seleksi semacam ini juga menjadi upaya menjaga kredibilitas program di mata publik.
Mengapa KIP Kuliah Penting bagi Masa Depan Sosial Indonesia
Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Tanpa intervensi, kesenjangan pendidikan berpotensi diwariskan lintas generasi.