Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Hal ini menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan terukur.
Dalam jangka panjang, reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian secara keseluruhan.
Perspektif Publik dan Pengawasan Masyarakat
Keterbukaan informasi publik memberi ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat.
Warga dapat mengawasi, memberi masukan, dan mengajukan koreksi berbasis data.
Kapolri secara eksplisit mengapresiasi masukan dan koreksi dari berbagai pihak.
Sikap ini mencerminkan pendekatan dialogis, bukan defensif.
Hubungan yang sehat antara institusi dan publik menjadi prasyarat demokrasi yang matang.
Baca Juga: Bertahan di Tengah Banjir dan Krisis Pasokan, SPPG Aceh Andalkan Menu Lokal dan Briket Batu Bara
Perbandingan dengan Lembaga Negara Lain
Dalam Monev KIP 2025, Polri unggul dibandingkan lembaga negara non-kementerian lainnya.
Keunggulan ini bukan hanya soal skor, tetapi konsistensi implementasi.
Banyak badan publik masih menghadapi tantangan dalam uji akses informasi.
Polri dinilai mampu menjawab tantangan tersebut dengan sistem yang lebih siap.