Skor 98,90 dan Predikat Informatif, Kapolri Buka Fakta di Balik Skor Nyaris Sempurna Monev KIP 2025, Ujian Baru Jaga Kepercayaan Publik

Institusi kepolisian, sebagai penegak hukum, berada di posisi strategis sekaligus rentan terhadap sorotan publik.

Setiap kebijakan, penanganan perkara, hingga penggunaan anggaran menjadi perhatian masyarakat luas.

Dengan memperkuat keterbukaan informasi, Polri berupaya menjembatani jarak antara institusi dan warga.

Transparansi memungkinkan masyarakat memahami proses, bukan hanya hasil.

Hal ini penting untuk mengurangi prasangka, hoaks, dan disinformasi yang kerap muncul di ruang digital.

Baca Juga: Presiden Prabowo Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan, Negara Kirim Sinyal Keras ke Pelaku PBPH Nakal

Pengalaman Lapangan: Perubahan Nyata dalam Akses Informasi

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai merasakan perubahan nyata dalam akses informasi kepolisian.

Permohonan informasi publik kini memiliki alur yang lebih jelas dan terstandarisasi.

Informasi dasar terkait kinerja, anggaran, dan kebijakan tersedia secara daring melalui portal resmi.

Media dan masyarakat sipil juga lebih mudah mendapatkan klarifikasi resmi dibandingkan sebelumnya.

Pengalaman ini menjadi bukti konkret bahwa keterbukaan informasi Polri bukan sekadar jargon kebijakan.

Tantangan Menjaga Predikat Informatif

Meski telah meraih peringkat pertama, tantangan ke depan justru semakin besar.

Predikat Informatif menuntut konsistensi jangka panjang, bukan hanya satu tahun penilaian.