Menurut KPK, keberadaan emas ini mengindikasikan pola penyimpanan aset gratifikasi yang lazim digunakan untuk menghindari deteksi sistem perbankan.
Selain barang bukti fisik, penyidik juga menelusuri aliran dana dugaan suap Rp5,75 miliar yang diterima Ardito.
Dana tersebut berasal dari rekanan proyek yang dijamin memenangkan tender melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.
Setelah dilantik sebagai bupati, Ardito disebut memerintahkan Riki Hendra Saputra untuk mengatur pemenang proyek berdasarkan kepentingan kelompoknya.
KPK menduga sebagian dana itu digunakan untuk membayar utang kampanye tahun 2024 yang mencapai Rp5,25 miliar. Sisanya, sekitar Rp500 juta, digunakan untuk kebutuhan operasional bupati.
Pola seperti ini kerap terjadi dalam kasus korupsi kepala daerah, di mana biaya politik yang tinggi dibayar kembali melalui praktik koruptif dengan memanfaatkan jabatan.
Baca Juga: KH Ma’ruf Amin Tegaskan Pemakzulan Gus Yahya Inkonstitusional, Desak PBNU Gelar Muktamar Luar Biasa
Temuan ini memicu reaksi publik, terutama di Lampung Tengah. Di media sosial, berbagai komentar mempertanyakan fenomena utang kampanye yang berulang kali menjadi pemicu korupsi pejabat daerah.
Banyak warga menilai bahwa sistem politik lokal perlu diperbaiki agar kepala daerah tidak terjebak pada kewajiban membalas budi kepada para penyandang dana.
Praktik penunjukan langsung di e-katalog yang digunakan dalam kasus ini juga menjadi sorotan publik.
Meskipun sistem tersebut dirancang untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan tetap terjadi karena kurangnya pengawasan dan dominasi elit politik lokal terhadap rekanan proyek.
KPK menilai pola ini mirip dengan sejumlah kasus korupsi kepala daerah lainnya sepanjang tahun ini.
KPK masih mendalami rangkaian peran tiap tersangka serta aliran dana yang mengalir ke berbagai pihak dalam jaringan ini.
Penyidik memastikan akan membuka keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti baru sepanjang penyidikan berlangsung.