nasional

Waw! Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan, Penyelidikan Masih Meluas

Rabu, 10 Desember 2025 | 18:35 WIB
Kejaksaan Negeri Kota Bandung umumkan tersangka kasus jual beli jabatan (HukamaNews.com / Kejari bandung)

HUKAMANEWS - Kasus penyalahgunaan jabatan kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah setelah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Kasus jual beli jabatan menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas ASN dan hilangnya kesempatan karier yang adil bagi aparatur yang berprestasi.

Wakil Wali Kota Bandung Tersandung Kasus Penyalahgunaan Jabatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, usai rangkaian penyelidikan yang diklaim telah mengantongi bukti kuat.

Baca Juga: Tak Mampu Pulangkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Keluarga Minta Bantuan Gubernur DKI untuk Dibawa ke Lampung

Selain Erwin, seorang anggota DPRD Kota Bandung periode 2024–2029, Rendiana Awangga, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik memeriksa 75 saksi serta mengamankan berbagai dokumen dan alat bukti pendukung.

“Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang turut terlibat,” ujar Irfan di Bandung, Rabu (10/12/2025).

Penyidik menduga adanya permintaan paket barang dan jasa yang didistribusikan melalui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandung, meski kronologi rinci belum dipublikasikan.

Baca Juga: Terungkap, Tito Perintahkan Audit Gedung Terra Drone usai 22 Orang Tewas, Ada yang Janggal di Administrasi PBG?

Kasus jual beli jabatan bukan sekadar praktik korupsi biasa, melainkan manipulasi sistem merit dalam pemerintahan.

Saat jabatan didapat bukan karena kompetensi, efeknya mengarah pada:

- Kualitas pelayanan publik menurun.

- Penggunaan anggaran rawan tidak transparan.

Halaman:

Tags

Terkini