Pemerintah harus menutup kerugian dengan anggaran lain.
Kasus ini berada pada momentum ketika pemerintah masih membahas kejelasan arah industri kesehatan pasca-pandemi.
Penguatan transparansi BUMN, pembatasan intervensi politik, dan audit terbuka menjadi desakan publik.
Jika tata kelola tidak dibenahi, industri farmasi berisiko kehilangan peluang di tengah peta persaingan global yang kian agresif dari Tiongkok hingga India.
Kasasi ditolak adalah babak akhir hukuman, tetapi babak awal pembenahan sektor kesehatan.***