Kebijakan pemerintah pusat untuk menunggu pengajuan resmi dari daerah dianggap sebagian pihak sebagai langkah normatif.
Namun, dengan jumlah korban yang terus bertambah dan kondisi lapangan yang memburuk, kesiapan fiskal daerah kini menjadi sorotan.
Beberapa pakar kebencanaan menilai bahwa:
- BTT daerah sering kali terbatas dan hanya memadai untuk bencana berskala kecil.
- Bencana multiprovinsi seperti ini membutuhkan dukungan pusat lebih cepat.
- Siklon tropis yang memicu banjir termasuk fenomena langka, sehingga daerah tidak sepenuhnya siap.
Di sisi lain, netizen menyoroti perlunya mekanisme “early funding” yang memungkinkan dana pusat otomatis turun ketika jumlah korban melampaui batas tertentu.
Bencana besar di Sumatera kembali menjadi peringatan keras tentang pentingnya sistem pendanaan bencana yang cepat, fleksibel, dan adaptif.
Sementara pemerintah daerah bergerak dengan anggaran darurat mereka, publik berharap pemerintah pusat segera memperkuat pendanaan agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.
Dalam kondisi cuaca ekstrem yang makin tak terduga, koordinasi fiskal yang tangkas menjadi kunci agar penanganan bencana tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.***