Irisannya disebut besar dengan kasus Chromebook yang ditangani Kejagung.
KPK kemudian menyerahkan penyelidikan karena adanya kemiripan konstruksi perkara.
Kedua kasus menyangkut anggaran besar dan proyek strategis, sehingga wajar jika publik mencermati setiap langkah yang diambil aparat penegak hukum.
Di media sosial, banyak warganet menyoroti pentingnya konsistensi penindakan korupsi.
Sebagian menilai koordinasi Kejagung dan KPK perlu berlangsung lebih terbuka, terutama untuk perkara besar yang rawan spekulasi.
Ada pula yang menekankan bahwa kedua lembaga harus mengedepankan profesionalisme di tengah maraknya isu politik menuju tahun-tahun politik nasional.
Dari perspektif pakar hukum yang dihubungi secara terpisah, koordinasi lintas lembaga sebenarnya lumrah, terutama jika terjadi irisan konstruksi perkara.
Namun mereka sepakat bahwa komunikasi publik harus lebih jelas agar tidak menimbulkan kesan adanya “deal-deal hukum”.
Pernyataan Anang bahwa “kebijakan akan terlihat pekan depan” membuat publik menunggu update lanjutan.
Apakah nantinya akan ada gelar perkara bersama?
Atau justru pembagian kewenangan yang lebih tegas?
Meski begitu, penegasan bahwa tidak ada barter kasus menjadi sinyal penting bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Pakar juga mengingatkan bahwa penuntasan dua perkara ini berpotensi menjadi batu uji kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menjelang tahun anggaran baru.
Kasus minyak mentah dan Google Cloud adalah dua perkara besar yang perlu penanganan transparan, cepat, dan profesional.