Kritik Pembahasan Kilat RUU KUHAP
Di luar polemik putusan MK jabatan sipil polisi, isu lain yang tak kalah mencuat adalah pembahasan RUU KUHAP yang dianggap terburu-buru.
Koalisi masyarakat sipil menilai dua hari pembahasan tingkat I bukanlah proses partisipatif yang memadai.
Kecepatan ini dianggap hanya mengejar penyelarasan dengan KUHP baru yang mulai berlaku Januari 2026.
Publik menilai praktik legislasi kilat seperti ini memperlebar jarak antara pembuat regulasi dan masyarakat yang menjadi objek aturan.
Isu Perlindungan Anak Masih Mendesak
Kasus penculikan anak yang meningkat di beberapa daerah membuat isu perlindungan anak kembali menjadi urgensi nasional.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menegaskan pemerintah harus memperkuat sistem perlindungan anak.
Kasus Bilqis di Makassar dan Alvaro di Jakarta menunjukkan lemahnya mekanisme pencegahan dini dan respons cepat di lapangan.
Jika tidak ada perbaikan sistemik, Selly menilai kasus serupa berpotensi meningkat, terutama di kota-kota besar.
Menkeu Dorong Media Tetap Kritis
Di tengah gonjang-ganjing politik-hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menekankan pentingnya ekosistem jurnalisme yang sehat dan kritis.
Dalam acara Fun Run For Good Journalism 2025 di Jakarta, Purbaya menilai banyak jurnalis memilih diam dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, kritik konstruktif sangat penting untuk menjaga kualitas pembangunan dan memastikan kebijakan publik berjalan pada jalurnya.