5 Isu Politik-Hukum yang Bikin Riuh dan Picu Debat Nasional Pekan Ini, Mulai RUU KUHAP Dikebut hingga Sorotan pada Putusan MK

Pesan Purbaya menjadi relevan ketika putusan MK jabatan sipil polisi dan pembahasan RUU KUHAP tengah menguji komitmen negara terhadap transparansi.

Mengapa Putusan MK Ini Begitu Krusial?

Pakar menilai polemik putusan MK jabatan sipil polisi tidak sekadar soal rangkap jabatan, melainkan soal arah reformasi institusi dan pemisahan kekuasaan.

Indonesia selama ini masih menghadapi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dan struktur sipil di sejumlah kementerian.

Jika tidak dibarengi regulasi turunan yang jelas, aparat masih bisa menginterpretasikan aturan sesuai kebutuhan internal.

Selain itu, public trust terhadap institusi hukum masih rendah, dan setiap celah multitafsir berpotensi memperburuk persepsi tersebut.

Baca Juga: Tim SAR Berpacu dengan Cuaca! Pencarian Korban Longsor Cilacap Dikebut, BNPB Umumkan Relokasi ke Hunian Sementara Selama Dua Tahun

Khusus bagi publik perkotaan seperti Bandung, isu ini terasa dekat karena berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik di daerah.

Polemik putusan MK jabatan sipil polisi menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak boleh dilakukan setengah-setengah.

Transparansi, kejelasan norma, dan partisipasi publik menjadi fondasi penting agar aturan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ke depan, publik berharap pemerintah dan DPR dapat menghasilkan regulasi yang lebih presisi sehingga polemik serupa tidak berulang.***