Ia meminta Komnas HAM segera membentuk tim penyelidikan independen guna menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang dialami para ABK.
Tak hanya itu, Polri dan Kejaksaan Agung juga diminta menindak tegas semua pihak yang terlibat , mulai dari perusahaan perekrut tenaga kerja, pemilik kapal, hingga operator perikanan yang masuk dalam rantai eksploitasi.
“Negara tidak boleh membiarkan laut menjadi ruang tanpa hukum,” ujarnya.
Iman menambahkan, penegakan hukum di sektor perikanan laut harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut kedaulatan hukum dan martabat bangsa di mata dunia.
Dorongan Reformasi di Sektor Perikanan
Kasus ini juga membuka kembali wacana pentingnya pembenahan sistem rekrutmen dan pengawasan tenaga kerja perikanan.
Iman mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperketat mekanisme penempatan awak kapal perikanan (AKP) serta memastikan kontrak kerja dilakukan secara adil dan transparan.
Selain itu, ia mengajak media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk ikut mengawal proses hukum kasus ini agar keadilan bagi korban bisa terwujud.
“Perlindungan terhadap pekerja perikanan bukan hanya soal kesejahteraan, tapi soal kemanusiaan dan kedaulatan hukum bangsa,” ucapnya.
Laporan SBMI dan DFW: Kasus Mandek Setahun
Sebelumnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia telah melapor ke Komnas HAM terkait kasus ini.
Kedua lembaga menilai, penyidikan oleh kepolisian stagnan selama lebih dari setahun tanpa hasil yang jelas.
Legal Officer DFW Indonesia, Siti Wahyatun, menyebutkan bahwa lambatnya penegakan hukum menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam memberantas perdagangan orang di sektor perikanan.