Anggota DPR Desak Komnas HAM dan Polri Ungkap Dugaan Perdagangan Orang di Kapal KM MUS dan Run Zeng 03

HUKAMANEWS – Desakan untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia kembali menggema di Senayan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menegaskan agar Komnas HAM dan Polri segera turun tangan mengusut tuntas dugaan eksploitasi ABK di kapal KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Run Zeng 03 yang diduga kuat menjadi korban perbudakan modern di laut.

Menurut Iman, kasus ini menjadi potret nyata lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja di sektor perikanan.

Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Mimpi Antikorupsi yang Tersesat di Jalan Kekuasaan

“Negara tidak boleh diam melihat rakyatnya dieksploitasi di wilayah kerja yang mestinya dilindungi oleh hukum nasional,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/11).

Ia menilai, kasus KM MUS dan Run Zeng 03 bukan sekadar pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi sudah mengarah pada praktik perbudakan modern di lautan, sebuah kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dasar.

Indikasi Perbudakan Modern di Laut

Iman Sukri mengungkapkan, akar persoalan muncul dari proses rekrutmen ABK yang tidak transparan. Banyak pekerja direkrut tanpa informasi jelas mengenai kondisi kerja, gaji, dan hak-hak dasar mereka.

Selain itu, kontrak kerja yang timpang dan tidak adil membuat ABK terikat dalam situasi kerja yang nyaris tanpa kebebasan.

“Banyak dari mereka mengalami pemotongan gaji sepihak, tidak menerima upah layak, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran utang,” tegasnya.

Baca Juga: Akui Kalah Populer Hotman Paris Sindir Menkeu Purbaya Soal Kebijakan Impor Baju Bekas: Sekarang Kamu yang Trending!

Kondisi tersebut, menurut Iman, memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang karena pekerja diperlakukan secara tidak manusiawi dan kehilangan kebebasan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran ketenagakerjaan, tapi sudah masuk ranah perdagangan manusia,” katanya.

Desakan Penegakan Hukum dari DPR

Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Iman menilai perlu ada langkah cepat dan komprehensif dari pemerintah.