Namun, wacana tersebut langsung menimbulkan perdebatan publik.
Sejumlah kalangan menilai bahwa jasa besar tidak serta-merta menghapus catatan pelanggaran HAM, korupsi, maupun represi politik terhadap rakyat yang terjadi di masa pemerintahannya.
“Isu ini selalu sensitif, karena menyangkut luka sejarah bangsa yang belum sepenuhnya sembuh,” ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, saat dihubungi terpisah.
Menurutnya, sikap PDIP mencerminkan upaya menjaga konsistensi nilai moral partai terhadap sejarah perjuangan demokrasi.
Pesan Megawati: Gelar Pahlawan Adalah Amanat Moral Bangsa
Lebih jauh, Hasto menuturkan bahwa Megawati memandang gelar pahlawan nasional sebagai amanat moral bangsa.
Penghargaan itu, kata dia, harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan keberanian melawan ketidakadilan.
“Pesan Ibu Mega sangat tegas: gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan tertinggi dari negara dan hanya pantas diberikan kepada mereka yang setia pada nilai kemerdekaan serta kemanusiaan universal,” tutup Hasto.
Antara Rekonsiliasi dan Tanggung Jawab Sejarah
Sikap PDIP dalam isu ini memperlihatkan ketegangan klasik antara rekonsiliasi nasional dan tanggung jawab sejarah.
Di satu sisi, ada keinginan sebagian pihak untuk mengakui jasa Soeharto sebagai pemimpin pembangunan. Namun di sisi lain, memori kolektif bangsa masih menyimpan trauma politik dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas.
Sejumlah akademisi menilai, pemerintah perlu berhati-hati agar pemberian gelar pahlawan tidak menjadi bentuk pelupaan terhadap korban sejarah.
Proses penghargaan nasional, menurut mereka, harus tetap memprioritaskan kebenaran sejarah, keadilan moral, dan suara rakyat.
Polemik soal Soeharto dan gelar pahlawan tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat.